Menteri LH Sampaikan Pesan Indonesia di Forum PBB, Aksi Iklim Harus Berdampak bagi Rakyat

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, membawa pesan Indonesia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pentingnya aksi menghadapi perubahan iklim yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut sejalan dengan posisi pemerintah yang menekankan bahwa kebijakan iklim perlu memperhatikan masyarakat yang berada di garis depan dan paling dekat dengan dampak perubahan lingkungan. Manfaat ekonomi dari berbagai upaya penanganan perubahan iklim diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Menteri Jumhur sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak cukup hanya diukur dari capaian pengurangan emisi. Menurutnya, berbagai kegiatan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan aksi iklim juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat kepada masyarakat di tingkat tapak dan masyarakat adat.

Pendekatan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kebijakan iklim. Pemerintah juga mendorong agar kegiatan ekonomi yang muncul dari agenda lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, tetapi turut membuka manfaat bagi masyarakat.

Dalam kebijakan perubahan iklim, penurunan emisi tetap menjadi tujuan utama. Namun, pelaksanaannya perlu berjalan beriringan dengan upaya adaptasi serta penguatan kondisi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH juga menyoroti perlunya tata kelola perubahan iklim yang melibatkan berbagai sektor. Persoalan perubahan iklim berkaitan dengan sejumlah bidang, mulai dari energi, pangan, kesehatan, kelautan, limbah, hingga perdagangan karbon.

Karena cakupannya luas, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor terkait menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pengambilan keputusan juga membutuhkan dukungan data ilmiah dan pemodelan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan Indonesia tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang menghubungkan agenda lingkungan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya menghadapi perubahan iklim diharapkan tidak berhenti pada target penurunan emisi, tetapi juga mendorong manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan dan regulasi perubahan iklim agar upaya mitigasi dan adaptasi dapat berjalan lebih terarah. Dalam prosesnya, partisipasi publik serta perhatian terhadap masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Jurnalis : Danilo Fernandes